Kader PDIP Minta Bukti Anggota DPRD Terlibat Pengaturan Kuota Jaklingko

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengaku tidak tahu menahu soal adanya dugaan keterlibatan koleganya di Komisi B dalam pengaturan kuota peremajaan Mikrotrans Jaklingko di salah satu koperasi angkutan umum.

Menurut Gilbert, persoalan ini akan lebih jelas ketika PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan sopir angkutan umum dipanggil dalam forum yang sama.

"Kami tidak tahu, makanya kami akan ajak dialog, karena kalau itu disampaikan, kan mereka tentu harus kasih bukti. Kalau kemudian dikatakan demikian, mana buktinya?" kata Gilbert dikutip Rabu (31/7).

Menurut politikus PDIP ini, kedua pihak tidak akan dipanggil dalam rentang waktu pekan ini. Soalnya DPRD dan Pemprov DKI sedang menggelar rapat pembahasan dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) pada pekan ini.

"Karena pekan ini kan kami rapat komisi dengan eksekutif. Tadi kami tidak tahu permasalahannya, karena kan rapat komisi di sini sampai besok, besok lusa sampai hari Senin, Rapat Badan Anggaran (Banggar). Jadi kami tidak akan punya waktu dalam minggu ini, tetapi kami akan sikapi," kata Gilbert.

Diketahui, ratusan sopir angkutan umum yang tergabung dari Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).

Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya agar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memecat Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza yang dinilai tak becus dalam memimpin perseroan.

"Pak Pj Gubernur, tolong turunkan direksi Transjakarta," tulis pendemo dalam spanduk yang dibentangkan di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7).

Sumber: rmol

Foto: Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak/Ist