Nasib Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju Pasca Pelantikan Presiden Baru

Baca Juga

Pemerintahan Prabowo Subianto dituntut untuk bisa mengembalikan kinerja pemerintah untuk melaksanakan cita-cita kemerdekaan, mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera sesuai tujuan pendirian negara Indonesia. Tuntutan ini disuarakan oleh kelompok pemikiran (think tank group), JALA 8 Institute, dalam laporan kajian yang dikeluarkan pada Senin, 29 Juli 2024.

JALA 8 Institute berharap presiden terpilih, Prabowo Subianto, mampu mengembalikan arah pemerintahan ke jalan yang benar (on the track), mematuhi konstitusi dan menegakkan kedaulatan rakyat. Hal ini penting, mengingat 10 tahun di era Presiden Jokowi, pemerintahan cenderung dikuasai oleh oligarki.

Selain itu, kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, tidak terlepas dari “cawe-cawe” Jokowi, dengan memasangkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden. Pengaruh Jokowi dan oligarki yang melatarbelakangi kemenangan Prabowo, bakal membanyang-bayangi kinerja pemerintahan Prabowo, jika tidak diputus sejak awal.

Dalam kesimpulan dan rekomendasi laporan, JALA 8 Institute menyampaikan empat poin, pertama, Prabowo segera memutus pengaruh Jokowi dan oligarki, meredefinisi visi-misi pemerintahannya agar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, segera setelah pelantikannya sebagai presiden dan penyusunan kabinet. Karakteristik pemerintahan Presiden Prabowo akan terlihat dalam penyusunan program kerja prioritas kerja (APBN 2025).

Kedua, perlu menata ulang peran parpol dalam pemerintahan, khususnya di internal Koalisi Indonesia Maju. Dengan lebih mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan koalisi atau kelompok. Mengembalikan paradigma kedaulatan rakyat dan tata pemerintahan yang demokratis dan aspiratif. Penyusunan personel kabinet perlu menekankan pada aspek meritokrasi dengan memilih sosok yang benar-benar kompeten, profesional, dan teknokratik. Penyusunan kabinet sebagai perwakilan parpol, yang terjadi di era Presiden Jokowi, tidak layak berlanjut, harus dihentikan.

Ketiga, Indonesia perlu mengadopsi mazhab ekonomi negara kesejahteraan (welfare state), sesuai Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama, hal ini selaras dengan pemikiran dua begawan ekonomi Indonesia, ayahanda Prabowo, Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo dan Prof. Sarbini Sumawinata. Hal ini harus menjadi tekad pemerintahan Prabowo untuk menegakkan negara kesejahteraan, termasuk berhadapan dan bernegosiasi ulang dengan kelompok oligarki ekonomi yang dikenal dengan nama “Sembilan Naga”, yang menguasai ekonomi di era Jokowi 10 tahun terakhir.

Keempat, Pemerintahan Prabowo wajib memprioritaskan penegakan hukum sebagai panglima, demi tercapainya stabilitas polhukam, ekonomi, dan sosial budaya. Kejahatan luar biasa (extraordinary crime), seperti korupsi, perdagangan narkoba, juga perjudian online, yang merajalela di era Jokowi, perlu diperangi dan ditindak tegas. Termasuk perlu menghentikan kebocoran anggaran APBN yang mencapai lebih dari 30% karena praktek korupsi penganggaran. Penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK perlu direvitalisasi dan dikoordinasi dalam satu komando.

JALA 8 Institute merupakan lembaga think tank jaringan aktivis mahasiswa lintas angkatan. Terdiri atas perwakilan aktivis angkatan 1978, 1980-an, dan 1998. Dibentuk untuk menyuarakan persoalan dan kerusakan Indonesia yang semakin memburuk selama era pemerintahan Jokowi. Pegiat JALA Institute diantaranya adalah Indro Tjahjono, Ariadi Ahmad, Bob Randilawe, Lukas Luwarso, Asrianty Purwantini, In’am el Mustofa, Poltak Ike Wibowo, Makmun Mustofa, Eddy Junaidi, Rahadi T. Wiratama, Nanda Abraham, Agusto Sulistio, Ubeidilah Badrun, dan sejumlah nama lain.

JALA 8 Institute berupaya membangun sikap masyarakat madani yang memiliki kepedulian pada situasi bangsa dan negara. Memupuk Caring and Critical Society, masyarakat yang peduli dan selalu bersikap kritis, warga negara yang peduli pada kedaulatan, martabat, dan prinsip etika. Menyuarakan hak dan kewajiban masyarakat dalam menegakkan kebebasan, kesetaraan dan keadilan.

Sebagai lembaga think tank, JALA 8 Institute bergiat membuat forum diskusi, kajian, dan analisa isu-isu tematik. Menyebarkan gagasan demokratik dan mengkomunikasikan secara intensif pada masyarakat melalui media sosial. Program jangka pendek JALA 8 Institute adalah memastikan praktek-praktek pemerintahan oligarkis anti-demokratis era Presiden Jokowi tidak berlanjut, dan mengawasi agar pemerintahan baru tidak mengulang kesalahan yang sama.

Sumber: suaranasional

Foto: Presiden Joko Widodo/Net