Prabowo Subianto dalam Bahaya jika Pilih Menkeu Seperti Sri Mulyani

Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan menghadapi tantangan-tantangan berat dalam bidang ekonomi, ketika resmi memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan jika didampingi Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani.

Bacaan tersebut disampaikan pendiri lembaga kajian publik Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, dalam wawancara di salah satu stasiun televisi nasional.

Dia mulanya menyinggung tantangan yang akan dihadapi Prabowo ke depan, salah satunya mengenai realisasi program makan bergizi gratis yang memerlukan anggaran cukup besar.

Kekinian saja, dia telah mendapati Menkeu Sri Mulyani tidak memberikan support perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 secara maksimal, terhadap program yang telah dijanjikan Prabowo pada kampanye Pilpres 2024 lalu itu.

"Saya melihat ini mungkin ada bahayanya buat Pak Prabowo dengan rencana anggaran yang sudah diumumkan Bu Sri Mulyani untuk makan bergizi gratis hanya Rp70-an triliun, bahkan sebelumnya lebih kecil lagi," ujar Syahganda dikutip RMOL melalui kanal Youtube TV One, Sabtu (20/7).

Menurutnya, ketidakpastian anggaran program makan bergizi gratis potensi membuat keributan di dalam negeri. Karena pemerintah akan dicap tidak becus dalam menyusun APBN.

"Sehingga wajar Pak Prabowo ingin tahu cepat di mana pos-pos anggaran ini nantinya bisa direalokasi ketika dia jadi presiden. Saya pikir di situ strategisnya," tuturnya.

Kendati begitu, Syahganda berpendapat Prabowo mesti segera mematangkan penyusunan kabinet kerjanya, terutama dalam bidang ekonomi.

Apalagi dia mendapati wacana terkait rencana Prabowo untuk mengubah nomenklatur sejumlah direktorat di Kementerian Keuangan menjadi bagian dari kementerian lain atau bahkan berdiri sendiri.

"Yang saya tahu mereka kan sudah membicarakan untuk memisahkan Kementerian Keuangan menjadi tiga bagian. Ditjen Anggaran masuk Bappenas, Ditjen Penerimaan Negara badan sendiri, kemudian ada Kemenkeu seperti di Amerika sebagai bendahara negara saja," urainya.

Dari pengamatannya sejauh ini, Syahganda menilai Prabowo mulai menyusun strategi untuk memastikan program-program yang akan dilaksanakannya benar-benar bisa terlaksana.

Sebab, sebelum dilantik pun Syahganda mendapati pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang mengklaim pemerintahan pasca Jokowi akan menaikkan nilai utang menjadi 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara, dia menemukan dampak dari pernyataan Hashim tersebut yang memunculkan sentimen negatif terhadap konstelasi ekonomi Indonesia.

"Pak Hashim Djojohadikusumo berkali-kali ngomong dia akan mendorong beban utang kita 50 persen dari PDB kita, sebelumnya 30 sekian persen dan sampai sekarang. Ini kan membuat dunia internasional uring-uringan. Seperti Morgan Stanley langsung kasih rating (ekonomi) kita stagnan," keluhnya.

Oleh karena itu, Syahganda menduga penempatan keponakan Prabowo yang bernama Dimas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), merupakan bagian dari strategi Ketua Umum Partai Gerindra itu menjaga stabilitas ekonomi jelang dirinya dilantik menjadi Presiden kedelapan RI.

Namun, dia meyakini orang yang akan menjadi Menkeu di kabinet Prabowo nantinya bukan lah Dimas Djiwandono. Melainkan, antitesa dari Sri Mulyani karena melihat target capaian pertumbuhan ekonomi yang dipatok bukan angka yang kecil dan mudah dicapai.

"Menurut saya, ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa dia itu percaya pertumbuhan kita bisa 8 persen, pasti ini menteri keuangannya bukan seperti Pak Thomas, tapi ini menteri keuangannya pasti orang yang sangat handal dan berbeda 100 persen dari Sri Mulyani yang neoliberal," tandasnya.

Sumber: rmol

Foto: Pendiri lembaga kajian publik Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan/Net