Puncak Kedunguan DPR Membentuk DPA

Baca Juga

LAYAK bagi muslim untuk beristighfar atas kedunguan lembaga wakil rakyat DPR. Demi mengabdi pada "Sinuhun" Jokowi sampai tega-teganya memperlihatkan kebodohannya yang luar biasa. Masa tidak mengerti aturan dasar bernegara. UUD 1945 sebelum diamandemen mengatur Lembaga Tinggi negara yang bernama Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Amandemen UUD 1945 menghapus lembaga ini. 

Kini ngawurnya DPR hendak menghidupkan  kembali DPA dengan cara merevisi UU No 19 tahun 2006 tentang Wantimpres. Bersiasat demi Jokowi. Prabowo dan DPR berfikir mencari-cari jalan untuk tempat Jokowi pasca selesai masa jabatan. Setelah "Presidential Club" maka revisi UU Wantimpres itu dianggap solusi penyiasatannya. Jokowi akan menjadi Ketua DPA. 

Masalahnya adalah bahwa  kewenangan untuk menjadikan DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara itu ada pada MPR. Tidak bisa dengan revisi atau otak-atik Undang-Undang. Jalannya hanya melalui amandemen UUD 1945 atau putusan MPR untuk kembali ke UUD 1945 asli.

Dengan kembali ke DPA Ketua DPD La Nyalla Matalitti menyambut gembira karena itu "pertanda" UUD 1945 asli akan diberlakukan kembali. Aspirasi lain ialah GBHN yang hilang konon diperlukan lagi. La Nyalla lupa bahwa soal DPA yang diagendakan kini jalannya inkonstitusional yaitu melalui revisi Undang-Undang. Jika ini yang didukung ya Ketua DPD sama saja linglungnya dengan DPR. 

Ketika semua berorientasi kepada Jokowi maka dipastikan akan ngawur. Sungguh aneh para politisi di negeri ini, sampai segitunya merendahkan martabat dirinya. Apa sih istimewanya Jokowi ? Tidak ada. Ia bukan Presiden andalan, hanya  Presiden jago penyanderaan. Lalu DPR apakah pula  sedemikian tersanderanya oleh Jokowi ? Jika benar begitu, maka DPR memang sudah tidak berguna, bubarkan saja. 

Batalkan agenda revisi UU No 19 tahun 2006 yang ingin mengubah Wantimpres menjadi DPA apalagi Jokowi sebagai Ketuanya. Jokowi bukannya mesti diberi tempat sejajar Presiden melainkan harus ditangkap dan diadili pasca menjabat Presiden. Jokowi tidak boleh lepas tangan atas dosa-dosa politik yang telah dilakukannya. 

Dugaan korupsi, pelanggaran hak asasi, penghianatan negara, machiavellisme, penyanderaan, penghambaan pada China, serta berbagai kebohongan patut untuk diperiksa. Termasuk juga kesehatannya. Bagaimana untuk mengambil keputusan penting seperti lock down masa Covid 19 cukup dengan semedi? 

Apa sebenarnya agama Jokowi itu ? Ali Ngabalin bersaksi atas kesukaan Jokowi bersemedi. Melebihi ulama, katanya. Ulama mana yang semedi ? Entahlah. Ngabalin atau ngatain?

Penyiasatan Jokowi, Prabowo dan DPR mengabaikan kepentingan rakyat. Mereka berfikir tentang kepentingan dirinya sendiri saja. Inilah karakter penguasa culas, curang dan culun. Negara hanya dianggap mainan yang hanya berfungsi sebagai sarana bagi kepuasan sendiri. Aturan dibuat untuk itu baik PP, Keppres, Perpres, Inpres dan lainnya.

Sudahlah, rakyat sudah tahu tentang skenario DPA yang bernuansa pat gulipat tersebut. Jokowi akan memimpin kaum oligark di dan dari ruang DPA.  Silahkan paksakan, namun dipastikan hal demikian justru akan menambah mual dan marah rakyat. 

Bagi Jokowi mungkin DPA adalah "Dewan Perintah Agung", sedangkan bagi Prabowo DPA itu "Dewan Pertimbangan Abal-abal". Jadi DPA sebenarnya merupakan "Dewan Permainan Akal-akalan". 

Bersama DPR, Jokowi dan Prabowo sedang mengakali rakyat dan bangsa Indonesia. Jokowi, Prabowo dan DPR diprediksi akan menjadi musuh rakyat. 

Tinggal menunggu waktu saja untuk pembuktiannya. (*)

Oleh: M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.