Dilema PKS Akankah Tetap dalam Politik Munafik?

Baca Juga

Mungkin kader PKS tidak setuju pada judul di atas dan hal itu wajar saja. Tetapi kita tahu bahwa munafik itu dapat berarti janji yang  diingkari, bisa juga mencla-mencle atau bersikap tergantung keadaan, yang penting selamat atau mungkin ikut aman beserta pemenang. Kemunafikan dapat berbingkai taktik atau strategi. Tipis untuk dapat membedakannya.

Teman-teman banyak yang mengkritisi mengapa hanya PKS yang disorot bukan partai-partai lain ? Jawabannya di samping ada porsinya juga bahwa  partai-partai lain itu sudah duluan “bengkok”. Kini giliran PKS yang selama ini dianggap sebagai partai “bersih” dan “aspiratif” bahkan dekat dengan umat ternyata ikut “bengkok” juga.

Menjadi pragmatik, kalkulatif dan memikirkan dirinya sendiri. Dan yang paling berbahaya adalah menjadi penggenap atau penyempurna dari  kebobrokan partai-partai politik.

Peristiwa di Pilkada Jakarta dimana semua partai kecuali PDIP bergabung dalam KIM plus plus plus ‘fulus’ menjadi fenomena kehancuran sistem kepartaian di Indonesia. Sistem multi partai (multy party system) telah bergeser menjadi sistem dua partai (biparty system) atau bahkan sistem partai tunggal (single party system). Demokrasi Terpimpin Oligarki di bawah kepemimpinan Jokowi telah menghancurleburkan partai-partai politik di Indonesia.

Partai politik tidak mampu berdiri sebagai lembaga penegak demokrasi tetapi  justru menjadi perusak demokrasi baik dengan mencontohkan pola Ketum-krasi maupun menempatkan diri sebagai subordinat dari kekuasaan. Presiden adalah segala-galanya sehingga bagai “kerbau dicocok hidung”. Partai sebagai kekuatan bangsa justru menjadi penghambat besar bagi tegaknya kedaulatan rakyat.

PDIP memang melawan kekuasaan, meski masih dalam batas yang minimal atau greget terbatas.  Posisi menghadapi penyanderaan masih berat. Partai Nasdem dan PKB menyerah dan siap ikut arahan KIM. Terakhir PKS sang pejuang gigih akhirnya rontok juga. Ikut dalam sistem kemunafikan berjama’ah. Ada “carrot” yang ditawarkan yaitu “Suswono” yang ditukar “Anies”. Lalu mungkin menteri dalam Kabinet Prabowo. Pragmatis serta masa bodoh pada harapan dan aspirasi rakyat.

Bahasa untuk “excuse” adalah bahwa hal ini hanya sebagai taktik saja mungkin melalui permainan tiktok. Padahal taktik itu sesungguhnya harus berbasis nilai, bukan semau-maunya. Rakyat sebagai nilai dikesampingkan dan moral agama pun kena dampak.

Setelah Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, maka KIM Plus yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil-Suswono (Golkar-PKS) menjadi galau. Anies Baswedan yang telah ramai-ramai “dibunuh” oleh 12 partai politik kini bisa “hidup lagi” andai  dicalonkan oleh partai yang memperoleh 6,5 persen suara.

KIM panik, terutama plusnya yaitu PKB, Nasdem dan PKS. PKB “keok” setelah terancam dihajar Jokowi di Muktamar, Nasdem sudah mengejek “adik Anies”, dan PKS titip Suswono ke KIM. Bersorak semua bahwa Anies Baswedan telah mati dan PDIP tinggal sendiri. Jokowi sudah melakukan “victory lap” sukses besar.

Tetapi ada “kekuatan lain” yang ternyata membuat  kejutan, palu godam MK telah membuyarkan disain. Nampaknya Jokowi lupa meredam MK.

Bagi PKS yang dikenal partai paling sesuai dengan aspirasi rakyat, bersih, atau harapan umat kini dipastikan bimbang berat, akankah ia nekad berada dalam ruang tuktak taktik atau kembali ke rel aslinya ? Akankah PKS bertaubat atau tetap “istiqomah” untuk berada dalam kelinglungan politik yakni politik munafik ? Majelis Syuro yang akan menentukan.

Bandung, 21 Agustus 2024

By M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.