Hasto PDIP Putar Rekaman Suara Diduga Jokowi, Isinya Ancaman Lewat Pengarahan Aparat Hukum

Baca Juga

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan rekaman audio yang disebutnya merupakan suara Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara yang diduga milik Jokowi mengaku bisa mengarahkan aparat penegak hukum.

Rekaman ini diungkap Hasto kepada awak media usai melaksanakan upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

"Beredar video (rekaman suara) bagaimana Pak Jokowi mengatakan akan menggunakan hukum dan melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu tadi video yang saya terima," ujar Hasto.

Saat didengar Suara.com, dalam rekaman yang disimpan dalam ponsel Hasto, diduga sedang memberi ancaman kepada pihak yang tak diketahui. Pihak tersebut diminta tidak macam-macam karena bisa mengarahkan aparat hukum.

Baca Juga: Ungkap Kemungkinan Duet Anies-Rano Karno di Pilkada Jakarta, Hasto PDIP: Itu Aspirasi Akar Rumput

"Jangan main-main, sekali lagi, yang bikin saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa. Lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin," demikian pernyataan dalam rekaman yang diputar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto meminta Jokowi untuk segera memberikan klarifikasi atas rekaman suara ini. Ia khawatir hal ini bisa berdampak buruk pada sistem demokrasi di Indonesia.

"Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden karena ini berbahaya didalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar," ucap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menilai pernyataan tersebut tidak bijak. Bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan RI, Hasto menegaskan semestinya setiap orang bisa menyampaikan kebebasan berpendapat.

"Ini hari kemerdekaan kita, yang seharusnya dengan kemerdekaan iti setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional, tidak boleh sesorang melakukan intimidasi," katanya.

Sumber: suara

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. [Suara.com/Faqih Fathurra]