Pancagila: Kritik Rakyat pada Kemerdekaan RI Terhadap Kelakuan Pejabat

Baca Juga

https://vt.tiktok.com/ZS2Y1wvRM/

Panca Gila

1. Keuangan Yang Maha Kuasa,

2. Korupsi yang adil dan merata,

3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia,

4. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dan persekongkolan dan kepura-puraan, dan

5. Kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat.

Hari ini, Ahad 18 Agustus 2024, atau sehari setelah perayaan HUT RI Ke-79, Baru saja dalam beberapa GWA, penulis mendapatkan kiriman video bertema PANCAGILA. Isi redaksinya, seperti kutipan yang ada diatas.

Merasa penasaran, penulis mencoba mencari sumbernya di akun Tik tok. Dapat! Akun BORJU STREET @boerjoestreet, memang mengunggah video tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat seorang perempuan membacakan teks Pancagila dalam sebuah forum santai, pada malam hari. Setelah selesai membaca, para audiensi yang hadir memberikan aplause berupa tepuk tangan yang meriah.

Sampai tulisan ini dibuat, video tersebut telah ditonton oleh 873,7 ribu kali, mendapatkan 41 ribu like, 5.783 komentar, 4.658 ditambahkan sebagai video favorit dan sebanyak 10,3 ribu kali dibagikan. Video ini oleh akun BORJU STREET @boerjoestreet secara spesial disematkan, tanda video ini termasuk yang diunggulkan.

Kritik terhadap Pancasila yang bernada Pejoratif ini, bukan yang pertama kali. Sebelumnya, berulangkali Pancasila diplesetkan menjadi PANCAGILA.

Misalnya saja pada 8 Juli 2022 lalu, Pegiat Sosmed Helmi Felis juga pernah mengunggah satire Pancagila dengan redaksi yang sedikit berbeda. Redaksinya sebagai berikut:

Panca Gila Rezim Gemblung:

1. Kekuasaan Yang Maha Penting

2. Bagi Hasil Yang Adil dan Beradab

3. Persatuan Konglomerasi

4. Konglomerat Yang Dipimpin oleh Oligarki, Kepentingan dalam Merampok SDA Secara Kolektif

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Konglomerat Indonesia.

Saat ini, kritik Pancagila menjadi sangat relevan disampaikan ditengah kondisi bangsa yang serba anomali. Misalnya saja isi pidato Perayaan Hari Kemerdekaan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang tak sesuai dengan realitasnya. Bahkan, sangat kontras bertentangan dengan peristiwa pencopotan jilbab Paskibraka oleh Yudian Wahyudi, kepala BPIP.

Pancasila, memang benar-benar sudah diterapkan secara gila.

BPIP memberangus keyakinan berjilbab Muslimah Paskibraka, dengan dalih penyeragaman. Ini benar-benar gila, slogan bhineka tunggal Ika ditafsirkan bebas beragama tapi wajib satu tunduk pada penguasa dan menanggalkan keyakinan agamanya.

Tak ada lagi, nuansa sakral pada sila pertama Pancasila. Agama, oleh BPIP hanya dianggap aksesori, yang setiap saat wajib ditanggalkan dengan dalih mentaati kebijakan penguasa.

Tak ada lagi adab, kemanusiaan telah hilang nilainya. Nyawa 6 laskar FPI dianggap tak bernilai, tragedi Kanjuruhan, tumbal Pilpres 2019, bahkan perampasan tanah rakyat berdalih PSN baik di proyek IKN maupun PIK 2, yang tiada lagi berperikemanusiaan.

Persatuan terkoyak, hingga umat Islam diadu domba. Fitnah nasab digelorakan, PBNU dan PKB diadu domba, ormas disuap tambang, Golkar dikudeta, dan banyak lagi pecah belah yang dilakukan oleh rezim Jokowi yang hanya tinggal 2 bulan lagi lengser dari jabatannya.

Tak ada khidmat, tak ada kebijaksanaan. Semua dikendalikan secara otoriter. UU dibuat semua penguasa. Meski rakyat menolak, penguasa tetap memaksakannya.

UU cipta kerja yang otoriter, yang ditolak segenap rakyat, bahkan oleh rezim Jokowi dipamerkan sebagai legacy pencapaian. Prestasi yang dipamerkan.

Keadilan, hanya untuk oligarki. Yang merasakan keadilan dan bisa berteriak merdeka adalah para oligarki. Sementara mayoritas rakyat, sengsara.

Di IKN, Oligarki berkumpul dan berteriak merdeka, memamerkan kekayaan dan pencapaian mereka melalui video di IKN kepada segenap rakyat, mampu membangun hotel ini dan itu, padahal rakyat banyak yang kelaparan bahkan mati hanya karena tak bisa memenuhi tuntutan perut.

Memang, sudah gila semua. Pancasila sudah tidak ada, praktiknya benar-benar Pancagila. [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.