Banyak Kelas Menengah Turun Kelas, Menko PMK: Yang Penting Tak Sampai Miskin Ekstrem

Baca Juga

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan berupaya agar masyarakat kelas ekonomi menengah tidak "turun kelas" ke kelompok miskin ekstrem.

Ini disampaikan Muhadjir merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai banyaknya warga kelas menengah yang "turun kelas".

“Yang penting menjaga dampak dari kerentanan kelas menengah ini tidak sampai masuk ke ranah miskin, apalagi miskin ekstrem. Dan itu, saya kira banyak pihak yang harus terlibat,” ujar Muhadjir saat ditemui di Gedung Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Muhadjir mengatakan, pemerintah akan melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor untuk menyikapi data BPS tersebut.

Intervensi tersebut didasarkan pada temuan bahwa warga kelas menengah "turun kelas" karena penurunan pemasukan yang berakibat pada melemahnya daya beli masyarakat.

Selain itu, tren "turun kelas" ini diperkirakan juga terjadi akibat goncangan-goncangan ekonomi dunia global. Misalnya, naik turunnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

“Dari sisi ekonomi ini tentunya kaitannya dari daya beli dan pemasukan. Dari sisi pemasukan yang mungkin mengalami penurunan,” imbuh Muhadjir.

Oleh karena banyaknya faktor penyebab, Muhadjir mengatakan, tren "turun kelas" masyarakat kelas menengah tidak mudah ditangani.

Kendati demikian, Menko PMK mengaku sudah punya sejumlah solusi untuk mencegah hal terburuk terjadi.

“Dari sisi penanganan kemiskinan saya pikir tidak terlalu besar karena kita sudah punya daftar by name by address, itu bertingkat, dari yang paling miskin ekstrem sampai yang hampir miskin, itu ada (datanya),” lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, kelas menengah di Indonesia dilaporkan terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Kelompok masyarakat tersebut pun terancam miskin.

Data ini diungkapkan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (29/8/2024).

BPS melaporkan, jumlah kelas menengah sebelum pandemi Covid-19 atau pada 2019 mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk.

Angka tersebut turun menjadi 53,83 juta orang atau 19,82 persen middle class pada 2021, serta menjadi 49,51 juta orang atau 18,06 persen dari total penduduk pada 2022.

Sementara itu, pada 2023, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tercatat 48,27 juta penduduk atau 17,44 persen.

BPS juga melaporkan penurunan kelas menengah pada 2024 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total penduduk Indonesia.

Dengan demikian, selama lima tahun terakhir, ada sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah yang turun kelas.

Sumber: kompas

Foto: Menko PMK Muhadjir Effendy saat ditemui di acara Festival Toleransi 2024 yang diadakan di Gedung Galeri Nasional, Jakarta Pusat pada Senin (2/9/2024). (Shela Octavia)