Benarkah Akan Ada Impeachment Gibran Rakabuming Raka, Satu Hari setelah Pelantikan

Baca Juga

Ada dua versi isu yang beredar terkait Gibran Rakabuming Raka, pertama akan diimpeachment dan kedua tidak dilantik.

Salah satu versi isu ini dikemukakan Roy Suryo saat diskusi di studio Ezy TV."Saya bukan ahli hukum tapi saya mendengar dari ahli hukum kalau saat ini tidak mungkin dan yang memungkinkan adalah dilantik dulu baru diimpeachment,"ucap Roy.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak dilantik sebagai Wakil Presiden terpilih.

Hal ini terkait dengan tuduhan bahwa Gibran memiliki akun anonim di Kaskus dengan nama Fufufafa, yang berisi hinaan terhadap berbagai tokoh, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Refly menyatakan bahwa temuan ini telah dikonfirmasi oleh pakar telematika Roy Suryo, yang mengklaim bahwa 99,99 persen akun Fufufafa tersebut adalah milik Gibran.

"Kita butuh pernyataan seperti ini untuk meyakinkan kita bahwa akun Fufufafa memang milik Gibran Rakabuming Raka dan tidak boleh atau tidak bisa dibantah lagi," ujar Refly melalui kanal YouTube resminya.

Menurut Refly, dalam hukum tata negara yang normal, Gibran seharusnya tetap dilantik terlebih dahulu sebelum ada proses impeachment, yang biasanya bergantung pada dinamika politik.

Namun, Refly mengusulkan tindakan ekstra konstitusional untuk menghentikan pelantikan Gibran, karena dianggap tidak layak menjadi wakil presiden.

Refly mencontohkan bahwa langkah serupa pernah terjadi pada masa pemerintahan BJ Habibie.

Habibie, yang menggantikan Soeharto, seharusnya menjabat hingga 2003, namun masa jabatannya dipersingkat setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR pada 1999.

Permintaan untuk mencegah pelantikan Gibran terus digaungkan oleh berbagai pihak, termasuk tokoh nasional seperti Eross Djarot dan Mahfud MD.

Mereka mendesak Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan sebelum 20 Oktober.

Refly menekankan bahwa kekuasaan harus diraih dengan cara yang baik dan halal, bukan melalui penyelundupan hukum. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses politik.

Situasi ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat politik, yang mempertanyakan dampak dari tuduhan ini terhadap stabilitas politik di Indonesia.

Banyak yang menunggu bagaimana pemerintah dan lembaga terkait akan menangani isu ini.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putra Presiden Joko Widodo, belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini.

Publik menantikan klarifikasi dari pihak Gibran untuk menjernihkan situasi.

Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses politik, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik bangsa dan negara.

Dengan demikian, perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh masyarakat dan media, menunggu langkah selanjutnya dari pihak berwenang dalam menangani tuduhan serius ini.***

Sumber: poros

Foto: Gibran Rakabuming Raka/Net