Kisruh Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang, Ketua KPK Ungkap Sulit Temui Presiden Jokowi

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango buka suara soal kendala yang dihadapi lembaga itu yang sulit bertemu Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Nawawi menanggapi polemik dugaan gratifikasi anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang menggunakan jet pribadi untuk pelesir ke Amerika Serikat bersama sang istri, Erina Gudono.

Nawawi Pomolango menyinggung sikap Jokowi yang ogah memenuhi undangan KPK. Menurut dia, Jokowi lebih memilih bertemu dengan organisasi masyarakat (ormas) ketimbang KPK. Padahal, pimpinan lembaga antirasuah berniat untuk berdiskusi membahas pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk penggunaan jet pribadi oleh anak dan menantunya, Bobby Nasution.

"Saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormas, ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK,” kata Nawawi Pomolango di Puncak Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 12 September 2024.

Dalam kesempatan itu, Nawawi menyebut selama lima tahun KPK jilid V, Jokowi tidak pernah mengirimkan undangan kepada pimpinan lembaga antirasuah itu. "Terserah kalian, artinya ini menafsirkan apa. Seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” ujarnya.

Namun demikian, dia tidak menampik bahwa pimpinan KPK sebenarnya pernah beberapa kali minta untuk menghadap.

Akan tetapi Nawawi tak menampik bahwa Jokowi pernah memanggil KPK. Panggilan itu dipenuhinya sekali saja untuk membicarakan penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Padahal dia berharap bisa bicara dengan presiden mengenai segala kondisi di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahkan, kata dia, saat pelantikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menggantikan Lili Pintauli Siregar pun Presiden Jikowi tak pernah memanggil pimpinan KPK, justru yang dipanggil dewan pengawas atau Dewas KPK.

Nawawi pun berharap pemerintahan baru di bawah komando Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, termasuk membangun koordinasi dengan lembaga antirasuah.

Sumber: tempo

Foto: Kaesang Pangarep/fakta.com