Pelamar CPNS Pertanyakan Duit Pembelian Meterai Digital yang Gagal ke Peruri

Baca Juga

Informasi pemulihan layanan meterai digital dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri mendapatkan banyak kritik. Protes itu disampaikan langsung oleh pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di akun Instagram @peruri.indonesia.

Dalam unggahan "Peruri Terus Berupaya Maksimal Memulihkan Layanan e-Meterai", yang menyampaikan tentang pemulihan dan peningkatan kapasitas infrastuktur web khusus layanan pembelian e-meterai untuk pendaftar CPNS 2024. Peruri menyebut problem terjadi karena antusiasme pendaftar yang mengalami lonjakan sehingga mengakibatkan antrian panjang. Ada banyak warganet mengeluhkan pengembalian duit pembelian meterai tersebut.

"Tiga hari lonjakan apa woi, kocak. Gua dari tanggal 21 beli e-meterai dan udah bayar, malah status di website menunggu pembayaran terus. Tanggal 22 Agustus gua cek lagi malah Qris kadaluarsa. Lu kemanain duit gua itu, gua beli 10. Gua kirim pesan ke Helpdesk tapi gak ada respons apa pun. Gua mutusin beli lagi tanggal 29 Agustus dan masih 0 kuota, padahal gua udah bayar. Total gua beli 15 materai. Tanggung jawab kalian," kata @_your_neded, menanggapi unggahan Peruri.

@risa_oktavia, meminta Peruri tak memaksakan pelayanan e-meterai berbasis daring jika pemulihan infrastruktur tersebut belum maksimal seratus persen. Menurut dia, dalam pembayaran pembelian meterai sangat lancar. "Tapi konfirmasi setelah dibayar malah zonk banget," kata dia, mengomentari penjelasan Peruri di Instagram tersebut.

Minimal, kata @risa_oktavia, jika sistem yang disiapkan Peruri tak bisa membaca secara otomatis pembayaran yang sudah berhasil, Peruri perlu membuat menu berisi pilihan untuk mengunggah dokumen pembayaran. "Kek model Traveloka atau Merchant sejenisnya. Jadi bisa juga dicek secara manual buat bukti pembayaran. Jadi orang gak harus kerja dua kali buat ke Helpdesk atau e-mail buat klaim," tutur dia.

Selain itu, dia mengeluhkan proses refund yang membutuhkan banyak syarat. "Pake dipotong 25 persen lagi, buat beli aja udah kalian kasih admin Rp 2.500, giliran gagal karena sistem kalian, malah duit kami kalian potong. Lawak banget nih," ucap @risa_oktavia.

Akun @ivyarini, menimpali dengan meminta Peruri supaya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional karena ada masalah teknis dalam layanan pembelian materai elektronik tersebut. Dia menyarankan dua hal, yaitu Peruri dapat membantu menyarankan kepada pihak BKN untuk memperpanjang batas pendaftaran hingga layanan e-materai pulih kembali.

Kedua, kata @ivyarini, jika terdapat kemungkinan layanan belum dapat pulih dalam waktu dekat, pihak peruri mungkin dapat menyarankan BKN untuk menempuh alternatif lain, seperti penggunaan materai offline. "Setidaknya pejabat @peruri.indonesia koordinasi dengan @bkngoidofficial terkait persoalan ini, udah selayaknya management@peruri.indonesia bertanggung jawab. Harusnya ngga perlu diajarin," 

 kata @pariwisata.gayo, menimpali.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya tak merespons pesan konfirmasi perihal perbaikan layanan pembelian materai elektronik. Tempo telah mengirim pesan dan menelepon ke nomor teleponnya sejak 7 dan 8 September 2024. Namun pesan dan panggilan telepon belum dijawab hingga artikel ini ditulis.

Dalam penjelasan Peruri, menjelang penutupan pendaftaran calon aparatur sipil negara atau ASN, , web layanan e-meterai mengalami lonjakan penggunaan. Hal itu mengakibatkan adanya antrian  panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan e-meterai. Hal ini mengakibatkan perlambatan pelayanan e-meterai melalui web.

Peruri menyatakan meminta maaf karena terjadi problem dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik. Khususnya dalam proses pendaftaran ASN 2024. "Kami sedang melakukan upaya terbaik memulihkan kualitas layanan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali," tulis @peruri.indonesia.

Sebelumnya, Dwina mengatakan menjamin kuota e-meterai yang sudah dibeli tidak akan hilang dan akan kembali secara bertahap. Meterai elektronik yang telah dibeli dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dokumen digital yang membutuhkan pembubuhan meterai dan tidak memiliki masa kadaluarsa.

Demi menjaga kelancaran sistem dan antrean layanan, Peruri melakukan langkah-langkah prioritas layanan, seperti penyelesaian antrean pembubuhan (stamping) yang sudah dalam proses, serta pembaharuan kuota untuk akun yang sudah berhasil melakukan pembayaran. "Sedangkan untuk layanan pembelian kuota dan registrasi akun baru, akan dilakukan pembukaan akses layanan secara berkala dengan mempertimbangkan beban antrean yang sedang berlangsung," kata dia, dalam keterangannya pada Jumat, 6 September 2024.

Sumber: tempo

Foto: Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis 9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso