Prabowo Bakal Lanjutkan IKN, Siapkan Dana Pembangunan Rp 15 Triliun

Baca Juga

Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono membeberkan dana pembangunan bahkan telah disiapkan Rp15 triliun tahun anggaran 2025.

Namun, menurut Thomas, dana pembangunan tersebut masih bersifat sementara. Untuk alokasi ke depan nantinya masih berpotensi bertambah, tergantung kebijakan pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto.

"Itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan ke diskresinya Pak Prabowo," tuturnya dalam Media Gathering di Kabupaten Serang, Banten, Rabu (25/9).

Wamenkeu yang juga  keponakan Prabowo itu lebih lanjut merinci total dana IKN yang dibagi menjadi dua pos. Pertama, sekitar Rp5,89 triliun untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan pos kedua untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp9,11 triliun.

"Total (dana) IKN itu untuk 2025 saat ini Rp15 triliun," tegasnya.

Ia menambahkan, tugas pemerintahan baru ke depan perlu fokus menggaet investor sektor swasta, baik dalam negeri maupun asing, untuk menanam modal. Dengan demikian, pembangunan IKN ditopang investasi, bukan lagi uang negara.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menargetkan porsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar 20 persen. Sementra 80 persen berasal dari pendanaan perusahaan swasta.

"Memang saatnya kita fokus ke investment private, itu sudah harus, bagaimana caranya masuk (investasi), sekali lagi itu menjadi PR kabinet pemerintahan baru dan OIKN," sambung Thomas.

Adapun berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di sepanjang  2022-2024 total alokasi anggaran IKN sudah digelontorkan sebesar Rp76,5 triliun. 

Angka tersebut terdiri dari realisasi 2022 senilai Rp5,5 triliun, 2023 senilai Rp27 triliun, dan target 2024 senilai Rp44 triliun.

Sumber: rmol

Foto: Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono/RMOL