Refly Harun Dengar Bocoran Prabowo Tidak Mau Pindah Ibu Kota

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku mendengar bocoran Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak mau pindah ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur.

Menurut Refly Harun, jika Prabowo Subianto mau pindah ibu kota, maka pelantikannya sebagai kepala negara pada 20 Oktober mendatang harus dilakukan di IKN, sedangkan infrastruktur belum memadai.

"Saya sendiri mendengar bocoran kalau Prabowo tidak mau pindah ibu kota, karena kalau Prabowo misalnya pindah ya kan berarti dia harus dilantik di IKN, IKN belum ada infrastruktur yang memadai untuk tamu-tamu negara dan lain sebagainya misalnya," ungkapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Jumat (20/9).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak mau terburu-buru mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Karena menurut Jokowi, syarat utama untuk memindahkan ibu kota adalah kesiapan infrastruktur hingga Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah itu semuanya harus siap. Bukan cuman gedungnya siap. Furniture-nya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap," tegas Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024), dikutip dari Liputan 6.

"Ini bukan pindahan rumah aja ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus dihitung," dia menegaskan.

Dirinya mengatakan Keppres pemindahan ibu kota ke IKN bisa dilakukan Prabowo Subianto yang merupakan presiden selanjutnya jika IKN memang sudah siap untuk dijadikan pusat pemerintah.

"Yang tanda tangan bisa saya bisa presiden terpilih, pak Prabowo Subianto. Yang penting kotanya ini siap betul, ekosistemnya sudah terbangun," ujar dia.

"Kalau itu sudah siap, juga ada yang pendukung yang lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap ndak, rumah sakitnya siap ndak. Semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan," urainya.

Sumber: wartaekonomi

Foto: Pakar hukum tata negara Refly Harun/Net