Respon DJP Soal Peretasan 6,6 Juta NPWP Termasuk Milik Jokowi oleh Bjorka

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) angkat bicara terkait peretasan 6,6 juta NPWP dimana salah satunya milik Presiden Jokowi.

Direktur P2 Humas DJP Kemenkeu, Dwi Astuti membantah pihaknya mengalami peretasan 6,6 juta NPWP dimana beberapa di antaranya milik Presiden Jokowi.

"Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak," kata Dwi seperti dikutip Kilat.com dari kanal YouTube KompasTV Senin, 23 September 2024.

Menanggapi hal itu, pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya mengaku geram dengan pernyataan pihak DJP tersebut.

Pasalnya, penelusuran yang dilakukannya telah terbukti bahwa adanya peretasan data NPWP dari DJP oleh hacker.

Terlebih dirinya telah melakukan penyesuaian dengan data yang dimiliki oleh dukcapil.

"Jadi saya pikir agak menyedihkan sih kalo misalnya dari DJP menyangkal bahwa datanya bocor, ini jelas-jelas di depan mata data ini kamu kelola," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta kepada Kemenkominfo, Kemenkeu dan BSSN untuk melakukan mitigasi secara cepat.

Jokowi menilai, peristiwa peretasan data pribadi yang baru dialami Indonesia ini, juga pernah dirasakan oleh negara lain.

"Semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," tuturnya.

Sebelumnya, Bjorka dikabarkan menjual 6,6 juta data pemilik NPWP dengan nilai total Rp151,7 juta.

Untuk meyakinkan calon pembeli, Bjorka memberikan sample dimana beberapa di antaranya seperti data milik Jokowi, Gibran, Kaesang dan sejumlah anggota kabinet.(*)

Sumber: kilat

Foto: Kolase ilustrasi NPWP dan tangkap layar peretasan oleh Bjorka (Foto: Dok. Istimewa dan Twitter/Bjorka)