Aksi Premanisme di Kemang Jaksel Menuai Kritik, Anas Urbaningrum: Ganjil, Preman Bubarkan Diskusi

Baca Juga

Aksi premanisme yang membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Jaksel, menuai sorotan dan kritik.

Publik umumnya tak setuju dengan aksi premanisme itu, karena di Indonesia dojamin kebebasan berpikir dan berpendapat.

Ketua umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Anas Urbaningrum, mengatakan berkumpul, berdiskusi, mengeluarkan pikiran dengan lisan (dan tulisan) itu dijamin oleh Konstitusi. 

Oleh karena itu, menurutnya, aparat keamanan justru harus menjaga diskusi dan bertukar pendapat selama itu tidak membahas soal makar dan pemberontakan.

Hal itu dikatakan Anas Urbaningrum merespons pembubaran oleh kelompok orang tak dikenal dalam diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh diantaranya Refly Haroen, Din Syamsuddin, Abraham Samad serta sejumlah tokoh lain pada Sabtu 28 September 2024 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

"Ini ganjil. Kok ada di negara demokrasi Pancasila, preman ngobrak-abrik, membubarkan diskusi," katanya dikutip dari akun X atau dulunya Twitter pribadinya @anasurbaningrum, Minggu (29/9/2024).

Mantan Ketua umum Partai Demokrat ini berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Jangan terjadi lagi. Cukup itu kemarin di Kemang menjadi peristiwa buruk yang terakhir," ujarnya.

Lebih lanjut Anas mengungkapkan, diskusi dan ekspresi pikiran, sekritis dan sekeras apapun tidak akan pernah membahayakan negara. Justru bisa menyehatkan “jalan pikiran” bernegara. 

"Pikiran-pikiran alternatif diperlukan untuk menyehatkan dan menggerakkan turbin demokrasi," ungkapnya.

Anas menambahkan, alergi terhadap pikiran kritis, pikiran alternatif untuk sumber kemandegan. 

"Justru itu bahaya bagi masa depan Indonesia," kata Anas.

Adapun, Sekretaris jendera; PKN Sri Mulyono mengapresiasi langkah cepat Polda Metro Jaya mengamankan lima pelaku perusakan dan penganiayaan di acara tersebut.

"Kami apreasiasi pihak kepolisian yang telah mengamankan lima orang dan menetapkan dua orang jadi tersangka dalam kasus itu," ujarnya.

Sri Mulyono berharap, kepolisian bisa menangkap aktor dibalik peristiwa yang menciderai demokrasi itu.

"Polisi harus bisa menangkap siapapun aktor utama dan mengungkap motif dalam kasus itu. Jangan sampai yang dilapangan itu jadi korban," demikian Sri Mulyono.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya telah mengamankan lima orang pelaku perusakan dan penganiayaan di hotel Grand Kemang. 

Dari kelima pelaku dua orang di antaranya resmi ditetapkan menjadi tersangka.

"Kami sudah berhasil mengamankan lima orang dari kelompok yang kemarin melakukan insert ke dalam gedung," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra saat jumpa pers, Minggu (29/9/2024).

"Tentunya dari lima ini, saat ini sedang kita laksanakan pendalaman," imbuhnya. 

"Adapun dari hasil pendalaman ada dua yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti Hotel Grand Kemang,” lanjut Kombes Wira.

Menurut Kombes Wira, hingga saat ini pihaknya masih mendalami keterlibatan tiga orang lainnya yang telah diamankan.

"Tersangka yang melakukan perusakan disangkakan melanggar pasal 170 dan Pasal 406," ucapnya.

Sementara itu, eksponen gerakan mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti menilai pembubaran paksa diskusi di kemang oleh preman sangat memalukan.

"Saya menduga kelompok "residu Pilpres" yang bermain merekayasa situasi gaduh itu bisa saja bergandengan dengan kepentingan geopolitik yang tidak sejalan dengan presiden terpilih Prabowo," kata Haris.

Haris menuturkan, apalagi kabarnya diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan para diaspora Indonesia dari berbagai negara, dapat dianalisa para pelaku dan dalangnya berharap, melalui jempol para diaspora dari berbagai negara itu, "aksi premanisme" itu viral dan menjadi perhatian warganet di lima benua. 

"Menurut saya, ada tangan gelap yang terus bekerja untuk merekayasa persepsi negatif secara berkelanjutan ke arah pemerintahan saat ini dan pemerintahan berikutnya sebagai pemerintahan yang anti demokrasi, pemerintahan yang memakai cara cara preman dalam menyikapi perbedaan," katanya.

Masih kata Haris, setelah gagal mengadudomba Prabowo dengan Jokowi dan Gibran melalui rumor dan intrik terkait akun fufufafa, isu matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo hingga berita palsu apel pasukan berani mati Jokowi, nampaknya mulai ada rekayasa peristiwa premanisme sebagai upaya lanjutan untuk membentuk persepsi negatif.

Menurutnya, narasi yang bakal digoreng bisa sangat tendesius dan menyudutkan seakan-akan pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dilantikan pada 20 Oktober 2024 adalah pemerintahan yang anti-kritik, anti-dialog, anti-demokrasi. 

"Saya mencurigai ada upaya terus-menerus untuk menciptakan suasana gaduh untuk mengganggu stabilitas politik nasional dalam menyambut pelantikan Presiden 20 Oktober 2024 serta Pilkada langsung yang digelar bulan November 2024," ujarnya.

"Karena itu saya mendukung upaya pihak Kepolisian untuk mengungkap dan menindak tegas pelaku dan dalang di balik peristiwa pembubaran diskusi yang digelar Forum Cinta Tanah Air di Kemang tersebut," tegasnya.

Dikatakannya, dalam menyambut Pelantikan Presiden dan Wapres terpilih 2024, ia berharap para pemangku kepentingan, khususnya pihak keamanan dan penegak hukum,  dapat menciptakan "cooling system" untuk menjaga iklim politik yang kondusif dan demokratis.

Sekali lagi, dalam menyikapi aksi premanisme pembubaran diskusi tersebut, perlu pihaknya tekankan, walaupun dalam berbagai pidato Prabowo selalu menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan di dalam mengelola bangsa dan negara, itu tidak berarti Prabowo memaksakan semua komponen dan elemen harus satu pandangan dengan mengabaikan perbedaan pandangan yang ditakdirkan Tuhan menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan dunia.

"Pak Prabowo sangat menghormati perbedaan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, dan selalu mengedepankan dialog dalam mencapai sebuah kesepakatan minimum," katanya.

Dalam berbagai kesempatan, lanjut Haris, Prabowo, sebagaimana Bung Karno di era perjuangan kemerdekaan 1945, berjuang melalui berbagai sarana politik untuk meyakinkan seluruh elemen dan komponen bangsa agar bersatu padu mengelola negara.

"Karena memang betul, kunci utama tumbuhnya sebuah peradaban bangsa sangat terletak pada persatuan dan kerjasama antar unsur yang beragama di dalam sebuah bangsa. Peradaban bangsa runtuh diantaranya karena pertikaian antar unsur-unsur yang beragam yang hidup di dalam bangsa itu," ucapnya

Sumber: tribunnews

Foto: Ketum PKN Anas Urbaningrum tak setuju preman obrak-abrik diskusi FTA di Kemang, Jaksel, Sabtu (28/9/2024). Minta polisi tangkap aktor intelektualnya/Wartakotalive.com/ M Rifqi Ibnumasy