Artis Banyak Jadi Anggota DPR, Bivitri: Kesalahan Parpol

Baca Juga

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyoroti fenomena banyaknya artis yang kini duduk di parlemen adalah kesalahan partai politik (parpol), bukan profesi seseorang tersebut.

"Pertama yang perlu kita soroti itu sebenarnya kan bukan profesi orang itu apa, saya kira kita fokusnya pada apakah satu, ada kompetensi dan rekam jejak yang cukup dari semua politisi yang ada di DPR maupun pemerintahan untuk menduduki jabatan-jabatan itu," ujar Bivitri di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Ia menyatakan beberapa artis yang menjadi anggota DPR, kadang justru memiliki kapasitas. Kemudian hal kedua yang ia cermati, yakni banyaknya selebritas atau pesohor sesungguhnya menggambarkan bagaimana politik di Indonesia berjalan selama ini.

"Bahwa gagasan tidak penting, etika tidak penting, yang terpenting adalah popularitas sehingga juga kemudian ini kaitannya dengan yang ketiga perilaku parpol, yakni tidak peduli untuk siapa yang mereka calonkan," tegasnya.

Bivitri menambahkan, bukan hanya sebagai anggota legislatif, tapi juga presiden, kepala daerah dan sebagainya. "Yang terpenting adalah bagaimana mendapuk suara sebanyak-banyaknya, enggak ada soal apakah punya kompetensi atau tidak, punya rekam jejak yang baik atau tidak," jelasnya.

Oleh karena itu, ia tidak ingin menyalahkan sang artis, melainkan parpol menjadi pihak yang salah dalam konteks ini.

"Jadi yang ingin saya salahkan bukan selebritinya, tapi parpolnya. Bagaimana mereka berperilaku sehingga menghasilkan pejabat-pejabat yang demikian," ucap Bivitri.

Parpol, kata dia, hanya mementingkan berapa kursi yang didapat di parlemen. Selain itu, ia menilai para selebritas ini juga sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh politisi.

Tak hanya itu, Bivitri menyatakan faktanya, pengambilan keputusan di DPR bukan berdasarkan orang per orang, alias satu orang satu suara.

"Sistem kita tidak mengenal one person one vote, yang ada adalah one fraksi one vote. Jadi bisa diduga yang namanya deliberative democracy atau musyawarah, tapi tidak ada deliberasinya. Selama sistem kepartaian kita belum berubah, fenomena ini akan terus menerus terjadi," tegasnya.

Ia menekankan, di level parpolnya di dalam DPR yang terjadi sesungguhnya adalah kartel politik, dan kartel politik bernegosiasi dengan oligarki. "Jadi bukan soal selebriti atau bukan selebriti," ujar Bivitri.

Sumber: inilah

Foto: Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyampaikan pandangan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (3/10/2024). (Foto: Inilah.com/ Diana Rizky)