Diguyur Tunjangan Rumah saat Kaum Pekerja Terlilit Iuran Tapera, Anggota DPR Makin Tak Peka!

Rencana pemerintah untuk memberi tunjangan rumah sebesar Rp50 juta bagi anggota DPR langsung banjir kritikan publik. Pasalnya, rencana itu berbanding terbalik dengan nasib para pekerja yang penghasilannya akan dipotong 3 persen untuk menanggung iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sosiolog Universitas Nasional (UNAS), Nia Elvina mengatakan kalau fenomena tersebut menunjukan anggota DPR tidak peka terhadap kondisi rakyatnya sendiri. Bukan hanya karena penghasilannya dipotong, pekerja saat ini juga alami krisis kesulitan membeli rumah karena harganya yang kian naik.

"Kalau kasus ini, masyarakat menilai anggota dewan kita, kepekaan sosialnya amat kurang. Sebagian besar masyarakat kita, terutama kelas menengah ke bawah, kesulitan untuk mendapatkan rumah atau mengakses kredit perumahan," kata Nia kepada Suara.com saat dihubungi pada Kamis (10/10/2024).

Namun yang menjadi masalah utama, lanjut Nia, DPR sendiri yang jadi pembuat aturan sekaligus pemegang kontrol untuk mengalokasikan anggaran negara. Sehingga, mereka sendiri bisa 'bebas' menentukan kebijakan berikut biayanya untuk mengakomodir kepentingannya sendiri.

Dalam situasi tersebut, Nia menyarankan kepada publik untuk aktif mengontrol kerja anggota DPR serta berbagai kebijakan yang mereka buat.

"Memang diperlukan kontrol dari masyarakat yang kuat atas aturan yang dibuat oleh lembaga DPR. Dan azas keterbukaan informasi ketika akan membuat aturan atau UU, juga harus dipenuhi oleh mereka," ujarnya.

Tunjangan Rumah Anggota DPR

Sebelumnya diberitakan, bahwa anggota DPR bisa mendapatkan tunjangan rumah dengan nominal Rp 30 juta sampai 50 juga per bulan. Tunjangan itu diberikan karena rumah dinas yang ada dinilai sudah tidak layak.

Rencana tersebut tidak hanya memicu perasaan miris dari para pekerja yang gajinya harus dipotong 3 persen untuk iuran Tapera, tetapi juga akam membebani keuangan negara.

Sejumlah ekonom mengkritik kalau rencama tunjangan rumah anggota DPR akan semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebenarnya sudah defisit Rp 153,7 triliun pada Agustus 2024.

Defisit itu terjadi karena lonjakan belanja pemerintah, terutama untuk pemilihan umum (Pemilu) dan bantuan sosial (bansos) pada Agustus 2024. Defisit ini melebar dari 0,41 persen dari PDB pada Juli menjadi 0,68 persen dari PDB pada Agustus 2024.

Sumber: suara

Foto: Rapat Paripurna DPR RI [Antara]