Kabinet Gemoy yang akan Tetap Sontoloyo?

Sampai dengan H-5 lengsernya Jokowi, Prabowo belum menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pejuang pembela rakyat yang merdeka yang mampu memutus mata rantai. oligarki taipan dan kekuasaan Jokowi, tapi masih terus menempel ,(mengikuti jejak) Jokowi.

Keinginan Prabowo untuk menjadi Presiden sampai mencalonkan diri empat kali, tampaknya Prabowo sangat berambisi menjadi seorang Presiden. Walaupun kemenangan kali ini terlalu banyak unsur rekayasa dan manipulasi, tapi secara de facto dan de jure Prabowo telah “memenangkan” kontestasi di Pilpres 2024.

Pertanyaannya adalah : apa sebenarnya misi Prabowo setelah menjadi seorang Presiden ? Benarkah Prabowo ingin mengabdi kepada bangsa dan negara dan menjadikan Indonesia negara yang maju di dunia ?

Jika melihat sepak terjangnya selama ini, terutama setelah terpilih sebagai presiden, belum nampak gagasan brilian bagi bangsa dan negara selain program makan siang gratis yang telah direduksi beberapa kali.

Jika mengamati pola penyususunan kabinet Indonesia Maju, sepertinya masih tidak menjanjikan apa pun selain upaya kompromistis kepada seluruh partai untuk ikut gabung, mungkin biar tidak ada kekuatan oposisi yang akan “mengganggunya”. Langkah ini persis sama dengan apa yang telah dilakukan Jokowi yang ternyata hanya menghasilkan pemerintahan yang otoriter, korup, tidak berkualitas, dan malah telah merusak sendi-sendi demokrasi, moral dan etika, serta tidak bekerjanya hukum secara benar.

Apakah Prabowo akan meniru gaya Jokowi yang nota bene telah gagal total ? Tanda-tanda ke arah itu semakin jelas.

Bukan saja Prabowo masih mengakomodir para menteri Jokowi masuk kedalam kabinetnya, tapi juga dia tidak mampu mendukung pembatalan pelantikan Gibran baik melalui proses legislatif di DPR maupun proses pengadilan, padahal Gibran sudah jelas-jelah ditolak rakyat dan cacat hukum.

Kasus Fufufafa yang membongkar kakakter asli Gibran yang menurut Dr. Tifa, dia hanya seorang psikopat, narkoboy, dan prilaku sex addictive (ketagihan sex), sampai saat ini tidak ada pihak berwenang yang berani untuk memproses hukum apalagi menganulirnya dari penawapresannya. Bahkan pihak istana dan buzzer-buzzer bayarannya malah mencoba menutupinya.

Bahkan Jokowi dengan menggunakan uang negara terus mencoba melindungi Gibran dengan berbagai pencitraan, suatu tindakan bodoh yang pasti sia-sia.

MPR sendiri tampaknya sudah tidak punya nyali lagi untuk menjadi lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Walaupun Kader Gerindra, Ahmad Muzanni sudah ditunjuk jadi Ketua MPR, tapi sepertinya nasib lembaga legislatif itu tidak lebih baik dari sebelumnya. DPR/MPR tidak mampu melengserkan Jokowi dan membatalkan pecawapresan Gibran, dan ada tanda-tanda Gibran bakal melenggang ke istana wakil presiden

Susunan kabinet yang super gemuk (gemoy) yang bernumlah 47 orang mencerminkan ketidaktegasan Prabowo dalam menentukan menterinya, lebih banyak sikap kompromistis untuk mengakomodir berbagai kepentingan dan kekhawatiran banyak mendapat kritik.

Sepertinya kabinet Indonesia Maju Prabowo bakal menjadi kabinet sontoloyo lagi.

Sepertinya kabinet Indonesia Maju ini bakal mengalami banyak masalah. Paling tidak ada lima problem dalam kabinet ini ;

Pertama, masih dipertahankannya orang-orang Jokowi yang di era Jokowi juga telah gagal

Kedua, diangkatnya menteri yang masih memiliki masalah hukum

Ketiga, diangkatnya menteri yang terlibat kasus korupsi

Keempat, diangkatnya menteri pembela Yahudi Israel

Kelima, diangkatnya menteri yang terjerat kasus HAM

Dengan warisan keterpurikan yang ditinggalkan Jokowi dan banyak menteri yang berpotensi menimbulkan masalah, Kabinet Indonesia Maju Prabowo sulit untuk mewujudkan I ndonesia benar-benar maju.

Bandung, 13 R. Akhir 1446

Oleh: Sholihin MS

Pemerhati Sosial dan Politik

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.