Paham Liberalisme Menerkam Indonesia

Baca Juga

UUD 2002 nyata telah membawa bencana dan ketika muncul upaya kembali ke UUD 45 asli, kekuatan liberalisme, kapitalis, dan individualisme tetap menerkam Indonesia untuk tidak bisa kembali ke UUD 45 asli.

Tidak disadari bahwa perkembangan ideologi besar dunia yaitu liberalisme - kapitalis dan individualisme. Perkembangan ini merupakan suatu revolusi yaitu revolusi industri di Barat, 

Pada ahir abad - 18 dan awal abad 19 di Barat terutama di Inggris dan Perancis terjadilah revolusi di bidang ilmu pengetahuan berkembang kearah revolusi teknologi dan industri.

Saat itulah muncul tokoh penemu ilmu pengetahuan seperti Keppler, Galileo Galilei, Kopernives, dan Newton. Penemuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dalam cara kerja manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut pandangan ekstensialisme hubungan manusia dengan dunia adalah "Inder Welt Sein". Dalam perkembangannya struktur ekonomi dari feodalisme berubah menjadi merkantilisme. Dalam hubungan inilah maka berkembanglah awal sistem kapitalisme.

Atas dasar realitas inilah muncullah ideologi liberalisme - kapitalisme, individualisme dan sosialisme - komunisme sebagai konsekuensi adanya revolusi industri.

Berpangkal dari dasar ontologi bahwa manusia hakikatnya adalah sebagai mahluk pribadi, individu yang bebas. Maka menurut paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk pribadi yang utuh dan lengkap terlepas dari manusia lainnya dan harus berjuang untuk dirinya sendiri.

Manusia menjadi ancaman manusia lainnya dan menurut istilah Hobes di sebut homo homini lupus, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama atas dasar kepentingan bersama.

Menurut ideologi liberalisme kebebasan adalah merupakan nilai tertinggi dalam hidup. Di Indonesia berkembang copy paste dari tradisi liberalisme - individualisme yang berkembang di Barat. 

Hal inilah merupakan sumber munculnya demokrasi liberal, Pancasila di lemahkan dan UUD 45 diganti dengan UUD 2002.

Padahal prinsip ontologi dan care philosophy Pancasila bahwa Indonesia bukan total individu (individualisme) dan bukan total masyarakat namun negara mengatasi semua golongan. Sesuai Pembukaan UUD 45 negara meletakkan dasar moralitas Ketuhanan dan Kemanusiaan. Tujuannya adalah kesejahteraan rakyat.

Maka tercantum dalam Pembukaan UUD 45 kalimat ... "dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."

Bung Karno dan Bung Hatta menolak mentah mentah untuk mengekor model paham liberal dari Barat . Kedaulatan negara adalah kedaulatan rakyat, kekuasaan yang di jalankan oleh rakyat dan atau atas nama rakyat dengan dasar musyawarah.

Musyawarah mufakat untuk mencegah dominasi perorangan atau golongan dan dalam setiap keputusan senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum. 

Saat ini semua telah di kandaskan dengan UUD 2002 yang tidak konsisten dan tidak koheren dengan hakikat negara Proklamasi sebagai tercantum dalam Staatfundamentalnorm yaitu Pembukaan UUD 45 .

Bahkan Indonesia sudah tidak jelas menganut sistem "unicameral, bicameral atau tricameral, atau tidak semuanya artinya Indonesia sudah tidak memiliki sistem dalam bernegara.

Ini terjadi akibat tata kelola dan kedaulatan rakyat dalam UUD 2002 negara sudah tidak berdasarkan Pancasila dan melainkan berdasarkan Ideologi LIBERAL dan tidak lagi berdasarkan UUD 45.

Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah bubar, negara dalam terkaman kendali dan genggaman kaum kapitalis Taipan Oligarki.  (*)

Oleh Sutoyo Abadi

Koordinator Kajian Politik Merah Putih 

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.