Prabowo Minta Sri Mulyani Pelototi Penggunaan APBN Demi Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk manfaat rakyat.

“Presiden Prabowo menekankan teliti dan tepat menggunakan APBN untuk manfaat rakyat,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip Antara, Kamis (24/10/2024).

Di samping itu, Prabowo juga memberikan arahan agar APBN digunakan untuk fokus memberantas kemiskinan, korupsi, dan inefisiensi birokrasi. Kerja sama tim dalam kabinet serta penyederhanaan birokrasi dan regulasi juga menjadi arahan penting yang disampaikan Prabowo.

Arahan itu diberikan saat Sidang Kabinet Paripurna pertama bagi Kabinet Merah Putih.

Presiden juga memberikan arahan untuk konsisten dengan semangat dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD), yaitu menjaga kemerdekaan dan keutuhan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Terkait kebijakan, Sri Mulyani merinci yang menjadi prioritas utama adalah ketahanan dan swasembada pangan dan energi, pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan anak, hilirisasi 26 komoditas, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga pertahanan dari ancaman judi online, penyelundupan, narkoba, dan kegiatan ilegal serta kebocoran.

Perencanaan dan penganggaran serta kebijakan dan aturan pun harus dilakukan dengan teliti dan tepat sesuai prioritas dan fokus pembangunan. Dengan begitu, dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan nasional.

“Sebuah bangsa hanya bisa maju apabila bersatu dan selalu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri atau kelompok,” tegas Sri Mulyani.

Sumber: suara

Foto: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww]