Minta Prabowo Perketat Regulasi Kunker ke Luar Negeri, Mahfud Klaim Banyak Kedubes Ngeluh

Baca Juga

Eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat regulasi kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri bagi para pejabat pemerintahan.

Menurut Mahfud, upaya pencegahan yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama ini untuk mengurangi kunker kurang maksimal.

"Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini," kata Mahfud melalui akun Instagramnya @mohmahfudmd, dilihat Minggu (3/11/2024).

Mahfud mengklaim, banyak pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri yang mengeluh. Sebab, begitu lelah melayani rombongan pejabat Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri yang tak kunjung henti. "Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler," ucap Mahfud.

Mahfud menilai, hak kunker ke luar negeri seharusnya diberikan dengan aturan resmi. Jangan sampai membuat KBRI mengeluh kembali. "Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri Instruksi itu, juga termasuk membatasi kegiatan seminar maupun studi banding di luar negeri. Kementerian diminta fokus urusi persoalan rakyat.

"Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh," ujar Prabowo, di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Prabowo menilai, permasalahan yang dihadapi di Indonesia umumnya sudah cukup jelas, sehingga tidak memerlukan studi banding yang berlebihan.

"Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa? Gitu loh," kata Prabowo.

Sebaliknya, para menteri diminta untuk bisa meyakinkan anak buahnya menahan diri ke luar negeri dan lebih berfokus mengatasi masalah-masalah yang dialami masyarakat di dalam negeri.

"Masalahnya adalah sekarang kita harus pusatkan perhatian kita mengatasi kesulitan rakyat, masalahnya itu. Jadi saya mohon yakinkanlah seluruh anak buah kita kurangi ke luar negeri," kata Prabowo.

Prabowo juga meminta para Ketua Umum Partai Politik (Parpol) turut mengatur kadernya yang menjadi pejabat negara. Prabowo lalu membagikan pengalamannya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, di mana anggotanya kerap meminta izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Dia menceritakan, beberapa tahun lalu terdapat lima orang anggota DPRD partai Gerindra di suatu daerah meminta izin kepada dirinya untuk pergi studi banding ke luar negeri. Padahal, saat itu dirinya sudah mengeluarkan kebijakan agar para anggota partai-nya mengurangi perjalanan ke luar negeri.

"Saya tidak sebut daerah mana, pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi. Sebelah timur bisa NTT, bisa. Datang lima anggota DPRD kabupaten datang ke tempat saya. 'Pak saya mohon karena Bapak kan sudah kasih larangan ke luar negeri Pak'. Rupanya lima orang ini baru terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten di pulau itu," ucap Prabowo.

"Tapi mukanya memelas. Ini bayangkan anggota DPRD kabupaten dari Gerindra ini biasanya ketua-ketua tani. Kami belum pernah Pak ke luar negeri, belum pernah lihat luar negeri. Lama-lama saya bilang ya sudah ya kali ini terakhir. Berangkatlah mereka," sambung dia.

Sumber: inilah

Foto: Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md saat memberikan keterangan kepada awak media di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (9/10/2024). (Foto: Antara/Narda Margaretha Sinambela)