Komunikasi di Pemerintahan Prabowo Buruk

Bantahan Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya terhadap pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto demam sehingga tidak dapat melakukan kunjungan ke Negeri Jiran menunjukkan buruknya komunikasi di pemerintahan Prabowo.

Anwar Ibrahim mengutarakan, Prabowo demam mendapatkan informasi yang sangat valid. Sekelas Perdana Menteri Malaysia tidak asal-asalan mengungkapkan info penting ke publik tanpa konfirmasi terlebih dulu.

Kantor Komunikasi Kepresidenan terlihat tidak menjalankan fungsinya secara baik. Media sosial (medsos) Kantor Komunikasi Kepresidenan jarang update terkait informasi pemerintahan Prabowo.

Pegawai di Kantor Komunikasi Kepresidenan begitu banyak dan mengurus anggaran negara tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Terlihat tidak ada koordinasi dengan kementerian dalam menyikapi isu-isu krusial seperti kenaikan PPN 12 persen.

Kebijakan kenaikan PPN 12 persen tanpa penjelasan yang menyeluruh, hingga pernyataan-pernyataan kontroversial dari pejabat pemerintah yang kemudian membutuhkan klarifikasi berulang. Ketidakkonsistenan dalam menyampaikan informasi juga menjadi masalah. Pernyataan yang berbeda dari pejabat yang berbeda tentang satu isu yang sama hanya menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan.

Tentu saja, bukan berarti semua komunikasi di pemerintahan Prabowo buruk. Ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan komunikasi publik, misalnya melalui media sosial. Namun, upaya ini masih terasa kurang maksimal dan belum mampu mengatasi masalah dasar yang ada.

Salah satu penyebab utama masalah komunikasi ini mungkin adalah kurangnya keterbukaan dan partisipasi dari pemerintah dalam berdialog dengan publik. Komunikasi yang efektif bukan hanya berupa penyampaian informasi searah, tetapi juga melibatkan dialog dua arah yang memberikan ruang bagi publik untuk memberikan masukan dan kritik. Kurangnya perhatian terhadap aspirasi publik hanya akan memperlebar jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat.

Selain itu, perlu diperhatikan juga kualitas humas pemerintah. Sebuah tim humas yang profesional dan kompeten sangat dibutuhkan untuk menangani komunikasi publik dengan efektif. Mereka harus mampu menyusun strategi komunikasi yang terencana, menarik, dan mudah dipahami oleh publik dari berbagai latar belakang.

Ke depannya, pemerintahan harus lebih fokus pada peningkatan kualitas komunikasi publik. Transparansi harus dijadikan prioritas utama. Informasi penting harus disampaikan secara terbuka, jujur, dan tepat waktu. Saluran komunikasi dua arah harus diperkuat untuk mendapatkan umpan balik dari publik. Dan yang penting, konsistensi dalam menyampaikan informasi harus dijaga.

Intinya, komunikasi yang efektif adalah kunci sukses sebuah pemerintahan. Keheningan dan kebocoran informasi hanya akan melemahkan kepercayaan publik dan menimbulkan ketidakstabilan. Perbaikan sistem komunikasi pemerintahan bukan sekadar perbaikan administrasi, tetapi juga merupakan kewajiban moral untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan. Semoga perubahan ke arah komunikasi yang lebih baik dapat segera terwujud.

Oleh: Rokhmat Widodo,

Pengamat politik dan kader Muhammadiyah Kudus

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.