Ormas Islam Geruduk DPRD Gunungkidul, Tuntut Wakil Ketua Dicopot Akibat Skandal Video Seks

Baca Juga

Massa dari beberapa organisasi massa (Ormas) Islam di Gunungkidul menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pencopotan wakil ketua DPRD Gunungkidul HN sebagai anggota DPRD wilayah ini.

Massa dari Front Jihad Islam (FJI), Hisbullah dan Satgas Ormas Islam itu menuntut pemberhentian wakil ketua DPRD Gunungkidul tersebut karena telah melakukan tindakan asusila. Massa menganggap beredarnya video call seks mesum HN telah mencederai kehormatan DPRD.

Pimpinan Front Jihad Islam (FJI), Ustad Ahmad Suyadi secara tegas menuntut agar HN diberhentikan dari keanggotaannya sebagai DPR. Anggota DPR seharusnya menjadi tuntunan masyarakat dan jelas harus berperilaku baik.

"Seorang wakil rakyat itu harusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Tapi ini malah melakukan tindakan tak senonoh dan videonya tersebar luas. Ini tidak pantas. Harus dicopot," kata Ahmad, Selasa (17/12/2024).

Ahmad menambahkan efek dari perzinaan menyebabkan kehilangan iman, kehilangan kewibawaan, memutuskan rezeki, munculnya penyakit (fisik dan mental) yang mematikan, hingg akan membuat kerusakan di masyarakat, dan juga bangsa pada akhirnya, serta membuat kemiskinan, yang menjauhkan dari cita cita menuju kesejahteraan umum.

Maka dengan ini, lanjut dia, DPP FJI menyatakan, pecat secara tidak hormat anggota DPRD, yang melakukan tindakan asusila dan dilanjutkan proses hukum bagi pelaku tersebut. Karena sebagai wakil rakyat sudah seharusnya memberikan tauladan yang baik bagi rakyat yang diwakilinya.

"Sebagai tokoh masyarakat serta wakil rakyat, perlu ditunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu dalam penegakannya. Karena adil itu lebih dekat dengan sifat ketaqwaan, dan agar mendidik orang menjadi taqwa dengan sebenar benarnya taqwa," tambahnya.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyarti mengatakan pihaknya telah memproses dugaan video asusila yang melibatkan salah satu Wakil Ketua DPRD Gunungkidul tersebut. Sesuai peraturan DPRD maka yang menindaklanjuti adalah Badan Kehormatan.

"Kami sudah lakukan, sudah klarifikasi dan Badan Kehormatan sudah memberikan rekomendasi," ujar dia.

Endang menambahkan dalam klasifikasi tersebut yang bersangkutan mengaku telah menjadi korban dan telah melaporkan peristiwa tersebut ke aparat penegak hukum. Dalam klarifikasi tersebut tidak menyinggung yang bersangkutan apakah yang melakukan atau tidak.

Badan Kehormatanpun telah mengeluarkan surat rekomendasi di mana nanti jika aparat penegak hukum menyatakan yang bersangkutan bersalah maka dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pencopotan sebagai pimpinan. Namun untuk pencopotan sebagai anggota DPR tergantung dari partai asal.

"Karena sudah masuk ke tangan aparat penegak hukum maka sanksi terhadap HN itu menunggu keputusan hukum tetap dari yang bersangkutan," ujar dia.

Sampai saat ini, yang bersangkutan masih melakukan aktivitasnya seperti biasa. Karena memang belum ada keputusan berkaitan dengan sanksi yang bakal diberikan.

Sumber: suara

Foto: Sejumlah massa dari ormas melakukan demonstrasi pencopotan Wakil Ketua DPRD di Kantor DPRD Gunungkidul, Selasa (17/12/2024). [Kontributor Suarajogja.id/Julianto]