Skandal Besar di Balik Dokumen Hasto Ramai Di Medsos, ICW: Fenomena 'No Viral No Justice

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa ia memiliki dokumen terkait skandal pejabat tinggi negara.

Hasto menyebutkan bahwa dokumen tersebut telah ia titipkan kepada pengamat militer, Connie Bakrie, yang kemudian membawanya ke Rusia untuk alasan keamanan.

Namun, keputusan Hasto untuk tidak melaporkan dokumen tersebut langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, atau Kejaksaan Agung (Kejagung) justru menimbulkan pertanyaan publik.

Alih-alih melibatkan lembaga penegak hukum, Hasto memilih untuk membocorkan informasi tersebut melalui media sosial.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar, memberikan pendapatnya mengenai hal ini. Dimana, informasi tersebut tentu bisa jadi bentuk tekanan publik terhadap penegak hukum.

"Agar bisa memberikan perhatian terhadap suatu masalah atau kasus, dan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan," ujarnya kepada Disway.id, 31 Desember 2024.

Ia menambahkan bahwa publikasi kasus semacam ini di media sosial dimaksudkan untuk mendorong penegak hukum memberikan perhatian lebih terhadap masalah yang ada.

Tibiko juga menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, muncul istilah “no viral no justice” yang menggambarkan fenomena di mana penegakan hukum seringkali bergantung pada perhatian publik di media sosial.

'Hal itu jadi fenom sekaligus kritik juga sebetulnya bagi penegak hukum," tegasnya.

Fenomena ini, menurutnya, sekaligus menjadi kritik terhadap efektivitas penegakan hukum yang kadang terkesan lambat tanpa dorongan dari media sosial.

Sebelumnya, Connie Rahakundini Bakrie, yang membawa dokumen penting Hasto, mengungkapkan alasannya mengamankan dokumen tersebut hingga ke Rusia.

Connie mengaku sebagai sahabat dan teman seperjuangan Hasto, dan ia menyatakan prihatin dengan penetapan status tersangka terhadap Hasto oleh KPK, terutama yang diumumkan pada malam Natal.

Menurut Connie, dokumen yang dibawa tersebut berpotensi menjadi "bom waktu" di masa mendatang.

Ia mengungkapkan bahwa dokumen tersebut sangat penting dan dapat mempengaruhi perjalanan kasus yang menjerat Hasto, yang terkait dengan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku untuk memuluskan pergantian antarwaktu (PAW) di DPR RI periode 2019-2024.

Kasus ini terus berkembang dan menarik perhatian publik, dengan banyak pihak yang mempertanyakan langkah-langkah yang diambil oleh Hasto dan para pihak terkait dalam mengungkapkan informasi sensitif tersebut.

Sumber: disway

Foto: Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar, memberikan pandangannya mengenai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengeklaim memiliki dokumen terkait skandal yang melibatkan pejabat ting--Akun Instagram @pdip.surabaya