Untuk Menumpas Korupsi Perlu Operasi Intelijen

Baca Juga

Dalam rangka membantu keinginan Prabowo untuk menumpas korupsi, diperlukan “intelijen ekonomi”, sehingga kesalahan dalam menentukan sasaran dapat dihindari. Unit intelijen ini harus dibentuk tersendiri, tapi bisa masuk ke KPK, Kejaksaan, Pengadilan, bahkan harus masuk dunia usaha. Niat baik ini tentu saja akan dihambat oleh para koruptor.

Praktek peternakan pejabat yang selama ini berjalan, harus dihentikan, karena merusak sistem. Penyuap dan yang disuap sama-sama harus ditindak. Terduga koruptor yang sangat berbahaya, biasanya mendapatkan pengawalan khusus, yang seperti ini juga harus harus menjadi perhatian utama, jika perlu disiapkan petrus.

Intel ekonomi ini harus ada di setiap instansi pemerintahan termasuk di DPR, MA, MK, dll., perkumpulan dagang, perusahaan, pemda sampai urusan ijin impor dan bea cukai. Pokoknya Intel ini harus ada disetiap lini ekonomi dan peredaran uang, terutama di bidang yang terkait perijinan, kredit, pertanahan, pengadaan, perencanaan, dll. Pemberian kredit yang rawan suap juga harus dapat diketahui alurnya.

Dengan demikian semua koruptor, calon koruptor dan yang berniat menjadi koruptor akan istirahat dulu atau istirahat selamanya, akibat ketakutan. Barangkali para pelaku korupsi jadi lebih takut pada Intel ini daripada takut Tuhan.

Diyakini realisasi anggaran akan turun minimal 30 %, pendapatan pajak dan non pajak akan bertambah 25-50 %. Sehingga besaran PBB dan PPn dapat diturunkan, kesehatan dan pendidikan gratis, tidak ada lagi angka dibawah garis kemiskinan dan ketimpangan ekonomi semakin rendah.

Biasanya sejak dibuat anggarannya niat korupsi itu sudah dapat dibaca. Konsulen pajak, Bea Cukai, Pelabuhan Udara, Laut. Royalti pertambangan, perkebunan, expor/impor, Sumbangan2, BUMN dan bidang rawan korupsi lainnya harus dimonitor.

Banyak kasus misalnya sumbangan buat rumah ibadah, sumbangan yang terkena musibah, yang diterima hanya sebagiannya saja, tapi tanda bukti pembayarannya utuh. Di BUMN misalnya ada peluang mendapatkan keuntungan tapi ada pula resiko yg dihadapi, resiko kerugian seperti ini dipersempit dengan ada dukungan data, dsb., akan tetapi jika di dalamnya ada indikasi korupsi dan kerugian yang disengaja. Ini semua menjadi tugas intelijen ekonomi.

Kasus terbanyak umumnya yang terkait dengan urusan bisnis besar seperti perusahaan swasta yang dijadikan PSN, perijinan, proyek, Narkoba, Judi, Miras, Prostitusi, Impor/ekspor, bantuan sosial, dll. Indikasi korupsi itu sebenarnya sederhana, a.l. adanya kemudahan dalam memperoleh ijin, memiliki kekayaan tidak wajar, ada ruang buat pemerasan/suap-menyuap.

Jika ada aturan bebas pajak, bebas royalti, itu juga indikasi adanya korupsi yang disahkan. Contoh UU Omnibus Law, UU Minerba, Kesehatan, banyak bahan tambang diekspor, tapi uangnya tidak masuk ke Indonesia dan kas negara. Penggunaan tanah dan air oleh perusahaan asing tanpa royalty, ini juga indikasi adanya perbuatan korupsi.

Mengingat 80 % uang beredar di Jakarta dan 70 % anggaran juga ada di Jakarta, jadi perhatian Tim intelijen ini harus fokus di Jakarta.

Tim intelijen ekonomi yang berada di berbagai instansi dapat digunakan dan BIN, BAIS (TNI) , Baintelkam (Kepolisian), KPK, dan Kejaksaan juga dapat dimanfaatkan. Komandannya harus diambil dari seorang jendral TNI yang jujur, berani tapi amanah. Sudah barang tentu sebelum operasi dimulai tentu perlu ada persiapan dan pembinaan khusus.

Perekrutan untuk eradikatif harus tertutup, tetapi untuk preventif dapat dilakukan secara terbuka. Rekruitmen intelijen ekonomi ini, harus terseleksi dengan ketat. Menggunakan personil yang ada akan menghemat biaya, tetapi para mereka yang terpilih harus yang benar-benar memiliki keberanian dan integritas, bukan loyalis koruptor.

Bandung 28 Desember 2024

Oleh: Memet Hakim

Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.