Akhirnya Ngaku Juga, PT TRPN Akui Belum Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang dari KKP

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui pagar laut alur Pelabuhan yang dibangun di pesisir Kabupaten Bekasi tanpa mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP.

Kuasa hukum PT TPRN Deolipa Yumara menyatakan kliennya membangun pagar laut alur pelabuhan berdasarkan perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat pada 2023.

Berdasarkan permintaan KKP agar PT TPRN bekerja sama dengan DKP Jawa Barat, maka diterbitkanlah perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja terkait pembangunan alur pelabuhan.

Secara khusus, pada 2022, KKP menetapkan bahwa permohonan izin PKKPRL yang diajukan PT TPRN tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

"Akhirnya dibikinlah kesepakatan dengan perjanjian kerja. Perjanjian bersama antara Provinsi Jawa Barat dengan klien kami. Di antaranya kami diminta untuk membangun sarana dan prasarana pelabuhan yang ada di DKP (PPI Paljaya)," terang Deolipa di Bekasi pada Kamis, 16 Januari 2025.

Dalam perjanjian dengan DKP Jawa Barat tersebut, PT TRPN diinstruksikan untuk menata ulang terlebih dahulu kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya sebagai prasyarat pembangunan alur pelabuhan.

Penataan ulang ini meliputi pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya, meliputi pembangunan ruko, peningkatan jalan, dan pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem.

Setelah permohonan itu dikabulkan, PT TPRN mulai menggarap alur pelabuhan yang berada di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya.

Alur pelabuhan itu dibangun sepanjang lima kilometer dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter.

Namun, saat pembangunan alur pelabuhan itu mulai berjalan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tiba-tiba mengumumkan penghentian sementara pada Desember 2024.

Sumber: disway

Foto: PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui pagar laut alur pelabuhan yang dibangun di pesisir Kabupaten Bekasi tanpa mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP-Disway.id/Dimas Rafi-