Anggaran IKN Dikurangi secara Drastis, Cara Halus Presiden Prabowo Tinggalkan Jokowi

Baca Juga

Presiden Prabowo Subianto meninggalkan secara halus Joko Widodo (Jokowi) dengan mengurangi anggaran IKN secara drastis.

“Prabowo tahu menghadapi Jokowi tidak boleh dengan keras tetapi halus. Prabowo mengurangi anggaran IKN secara drastis. Ini menunjukkan mantan Danjen Kopasuss ini meninggalkan secara halus Jokowi,” kata pengamat politik Muhammad Huda yang dikutip dari www.suaranasional.com, Rabu (22/1/2025).

Kata Huda, Presiden Prabowo mungkin ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya memiliki pendekatan berbeda dalam hal pengelolaan anggaran negara.

“Fokus pada pembangunan IKN selama era Jokowi memang menjadi sorotan, tetapi Prabowo bisa jadi ingin mengalihkan prioritas pada isu-isu lain seperti pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur di luar IKN, atau sektor strategis seperti pangan dan energi,” paparnya.

Mengurangi anggaran IKN dapat dimaknai sebagai upaya Prabowo untuk memisahkan dirinya dari kebijakan Jokowi. Sebagai presiden baru, Prabowo mungkin ingin membentuk identitas politik yang lebih independen dan mencerminkan visi serta gaya kepemimpinannya sendiri. “Langkah ini juga bisa menjadi cara untuk menarik dukungan dari kelompok yang sejak awal skeptis terhadap proyek IKN,” tegasnya.

Meskipun Prabowo dan Jokowi memiliki hubungan yang baik di masa kampanye, kebijakan ini bisa menunjukkan bahwa kepentingan politik keduanya tidak selalu sejalan. “Mengurangi anggaran IKN mungkin menjadi strategi Prabowo untuk menandai era baru, tanpa harus secara langsung mengkritik Jokowi,” jelas Huda.

Turun drastis. Begitu gambaran anggaran buat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun depan. Hanya Rp 143,1 miliar dana yang tertera dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 untuk melanjutkan proyek warisan Presiden Joko Widodo tersebut. Perbandingannya, alokasi anggaran untuk proyek ini dalam APBN 2024 sebesar Rp 42,5 triliun.

Jokowi menggelontorkan dana besar untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Sejak dimulai pada 2022 hingga 2023, realisasi pembiayaan untuk proyek senilai Rp 466 triliun ini adalah Rp 32,5 triliun. Selama semester I 2024, pemerintah sudah menyalurkan pembiayaan Rp 11,2 triliun dari pagu Rp 42,5 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran untuk IKN tahun depan tampak minim lantaran pemerintah baru menyiapkan patokannya saja. “Semuanya di-baseline-kan untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih guna menentukan sesuai dengan prioritas,” ujarnya dalam konferensi pers Rancangan APBN 2025 di Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Artinya, masih ada peluang anggaran IKN bertambah lebih besar. Sri Mulyani menuturkan pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto-lah yang bakal menentukan besaran dan pengalokasian dana tersebut. “Apakah akan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Otorita IKN,” katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan anggaran untuk IKN senilai Rp 143,1 miliar tahun depan tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. “Ada yang di-carry over dari kementerian dan lembaga yang sebelumnya, seperti menyelesaikan bandar udara, sanitasi, jalan, dan digitalisasi,” tuturnya. Dana tersebut belum termasuk anggaran untuk Otorita IKN.

Merujuk pada dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Negara Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk IKN memang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga dalam bentuk program berbeda. Sayangnya, dokumen tersebut tak merinci alokasi anggaran untuk tiap program.

Di Kementerian Perhubungan, yang mendapat pagu anggaran tahun depan senilai Rp 24,7 triliun, terdapat program pembangunan serta pengembangan bandara pendukung dan penyangga IKN. Selain itu, Kementerian PUPR bertugas menyisihkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan IKN dari pagu Rp 75,6 triliun. Kepolisian RI, yang mendapat anggaran Rp 126 triliun, juga bakal mengalokasikan dana untuk pengamanan pembangunan IKN.

Tempo berupaya menghubungi juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, untuk menanyakan alokasi anggaran untuk pembangunan IKN tahun depan. Namun ia tak merespons pesan serta sambungan telepon Tempo hingga berita ini ditulis. Begitu juga saat Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga.

Masih di dokumen yang sama, tertera anggaran untuk Otorita IKN tahun depan sebesar Rp 505,5 miliar. Nilainya bertambah dibanding dua tahun terakhir lembaga ini berjalan. Pada 2023 anggaran Otorita IKN hanya Rp 269,7 miliar dan pada akhir tahun mendatang realisasi anggaran mereka diperkirakan mencapai Rp 415,1 miliar.

Otorita IKN akan berfokus pada program pengembangan kawasan strategis. Salah satunya menyiapkan kebijakan perencanaan infrastruktur, pengembangan lahan, pengaturan tata ruang, serta tata kelola pendanaan, pembiayaan, dan investasi kawasan. Selain itu, Otoritas bertugas mempersiapkan infrastruktur digital yang kuat dan andal di kota baru tersebut.

Namun anggaran tersebut masih jauh dari total dana yang dikeluarkan pemerintah dari APBN untuk IKN dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, total dana Rp 27 triliun dari APBN digelontorkan untuk IKN. Adapun tahun ini jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 42,5 triliun.

Anggota Dewan Pakar Bidang Infrastruktur Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bambang Haryo, memastikan IKN termasuk prioritas pemerintah tahun depan, meskipun anggaran dalam RAPBN 2025 tak sebesar pada tahun sebelumnya. Dia belum bisa memastikan jumlah anggaran yang mungkin ditambah buat IKN. Namun, dalam menetapkan nilainya nanti, pemerintahan Prabowo bakal mempertimbangkan komitmen investasi dari swasta. “Kami menunggu proses investor masuk ke wilayah IKN. Jangan sampai IKN jadi, tapi investor belum ada,” ujarnya.

Dimintai konfirmasi ihwal komitmen investor swasta, juru bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, enggan menjelaskannya. “Untuk investor asing, sudah ada dalam skema kerja sama dengan investor lokal dan tidak lama lagi akan ada lagi,” ujarnya.

Berdasarkan catatan kegiatan groundbreaking atau seremoni peresmian komitmen penanaman modal swasta dalam negeri hingga Juni 2024, Otorita IKN mengantongi investasi senilai Rp 52,8 triliun. Pada 12 Agustus 2024, Otorita menggelar groundbreaking tahap ketujuh sehingga ada tambahan realisasi investasi baru senilai Rp 5,3 triliun. Lembaga ini menargetkan investasi swasta bisa mencapai Rp 100 triliun pada akhir tahun mendatang.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menilai keputusan Prabowo menyelaraskan penggunaan uang negara dengan komitmen investasi swasta untuk pembangunan IKN merupakan langkah logis. Pasalnya, porsi APBN untuk proyek ini dirancang hanya 20 persen dari total kebutuhan senilai Rp 466 triliun. Sedangkan sisanya diharapkan datang dari kalangan pengusaha.

Namun hingga saat ini minat investasi swasta masih minim. Bahkan investor asing belum kelihatan batang hidungnya. “Ini yang menjadi kekhawatiran saya, tidak ada investor swasta asing yang masuk dan porsi APBN akan makin besar,” katanya.

Ekonom dari Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance, Ariyo D.P. Irhamna, ragu investor swasta asing tertarik masuk ke IKN. Salah satu pertimbangan yang memberatkan berkaitan dengan lingkungan. Dia menjelaskan, tren investasi saat ini bergerak ke proyek-proyek hijau alias berkelanjutan dari sisi lingkungan. “Tapi IKN ini jelas merusak,” katanya.

Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung kementerian di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 13 Agustus 2024. ANTARA/Fauzan

Meski dikemas dengan konsep kota hutan, pembangunannya dilakukan dengan membabat hutan dan mengalihkan fungsi hutan tersebut. Ariyo menyebutkan ada potensi penyerapan karbon dan penghasil oksigen yang hilang dari perubahan kawasan di Kalimantan Timur tersebut.

Menurut dia, investor domestik pun belum banyak bergerak lantaran belum melihat potensi keuntungan. Salah satu indikatornya adalah belum ada pasar yang terbentuk di IKN.

Dengan melihat kondisi ini, Ariyo khawatir proyek IKN terbengkalai ke depan. Dia berharap Prabowo menyiapkan skenario pembangunan hingga pemanfaatan IKN agar tak menjadi proyek mangkrak. “Misalnya menjadikan kawasan tersebut sebagai istana negara saja atau menggeser pemerintahan Kalimantan Timur ke sana jika memang tidak ingin memindahkan ibu kota,” ucapnya. Tentu saja dengan pengkajian yang memadai sebelum mengambil keputusan.

Sikap menahan investasi dikonfirmasi Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran. Dia mengatakan sebagian besar anggotanya masih menunggu kepastian permintaan di IKN. “Pemerintah kan belum benar-benar pindah ke sana,” ujarnya. Menurut dia, investasi hotel pasti akan terwujud begitu populasi di daerah tersebut memadai.

Di sisi lain, Maulana mengatakan ada kendala pembiayaan dari bank untuk investasi di IKN. “Bank belum melihat ini visibel untuk membangun hotel di situ,” tuturnya.

Adapun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti tiga hal soal IKN. Pertama, kepastian kelangsungan proyek yang sudah berjalan. Kedua, status dan hak milik atau pengelolaan lahan di IKN. Ketiga, relokasi dan populasi di IKN. Menurut Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, ketiga aspek tersebut sangat krusial bagi pelaku usaha dan investor untuk menanamkan modal di IKN.

Sumber: suara

Foto: Kolase Presiden Prabowo Subianto dan IKN/Net