Negara Tak Boleh Kalah dari Pengembang PIK 2

Negara tidak boleh kalah dari pengembang kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menanggapi pagar laut berbahan bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di 6 kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten yang diduga dipasang pihak pengembang, terkait pembangunan PSN PIK 2.

"Kepentingan negara harus berdiri, dan ditegakkan di atas kepentingan pengembang," kata Yohan dalam keterangan persnya, Rabu 8 Januari 2025.

Keberadaan pagar itu membuat nelayan kesulitan melaut. Parahnya, hal ini sudah diadukan warga sejak Agustus 2024.

"Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah," kata Yohan.

Presidium MN KAHMI ini juga akan mendesak dilakukan evaluasi terhadap pembangunan PSN PIK 2 dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kami mendukung langkah Kementerian ATR/BPN mengkaji ulang PSN PIK 2. Kami juga apresiasi, kemarin Pimpinan DPR Pak Sufmi Dasco juga membuka peluang kaji ulang proyek tersebut," kata Yohan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, saat dilaporkan warga, pihaknya sudah menerjunkan tim. Waktu itu pagar masih sepanjang 7 km.

Tim DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September.

Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.

Eli mengatakan, terakhir pihaknya melakukan inspeksi gabungan bersama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, PSDKP, PUPR, Satpol PP, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang.

"Kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km," kata Eli pada diskusi 'Pemasalahan Pemagaran Laut di Tangerang Banten," di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.

Sumber: rmol

Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan/Ist