Usulan Donald Trump Relokasi 2 Juta Warga Palestina ke Indonesia, Absurd!

Wacana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang ingin merelokasi sementara sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia dinilai absurd.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025.

Mardani mengatakan, usulan Donald Trump sering kali di luar kebiasaan masyarakat umum.

“Ngambil Panama lah, teluk Meksiko jadi teluk Amerika, termasuk ingin memindahkan relokasi warga Gaza ke Indonesia. Relokasi itu bukan urusan Donald Trump, harus ditanya kepada warga Gaza,” kata Mardani.

Khusus untuk Palestina, Mardani menegaskan bahwa sikap politik dan kemanusiaan Indonesia sangat jelas mendukung. Hanya saja, dalam konteks merelokasi 2 juta warga Palestina itu hal yang berbeda.

“Bahwa Indonesia siap membantu Palestina, apalagi masyarakat Gaza, itu sangat jelas dan benar. Nah, yang patut jadi pertanyaan menggelitik kenapa nyebut nama Indonesia (target relokasi jutaan warga Gaza), Donald Trump,” kata Legislator PKS ini.

Oleh karena itu, Mardani justru bertanya-tanya mengenai motif usulan Donald Trump tersebut.

“Saya berpendapat husnuzon, karena Indonesia dianggap salah satu negara yang sangat komit, sangat konsisten, mendukung kemerdekaan Palestina, membantu warga Palestina,” ujarnya.

“Ada bagiannya di titik itu, tapi usulannya absurd. Karena ketika sudah dipindahkan, kalau diambil Israel bagaimana?” demikian Mardani.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menjajaki proposal kontroversial untuk merelokasi sementara sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke negara lain.

Mengutip laporan NBC News pada Senin, 20 Januari 2025, Indonesia disebut menjadi salah satu negara potensial yang akan menjadi tujuan relokasi warga Gaza.

"Negara tuan rumah sementara dipertimbangkan untuk menampung pengungsi (Gaza) adalah Indonesia," ungkap laporan tersebut.

Sumber: rmol

Foto: Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Istimewa